Gresik - Kegiatan rapat koordinasi bantuan sosial permakanan lansia dan disabilitas dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2025 pukul 10.00-14.00 WIB di ruang pertemuan Putri Mijil. Rapat tersebut di moderatori oleh Fitriyatun Ni’mah selaku PIC disabilitas. Ibu Kepala Dinas Sosial Kab Gresik dr. Ummi Khoiroh M.Kes selaku Narasumber dan Farid Evendi S.Sos.,M.AP selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial. Peserta rapat koordinasi yang hadir yakni 36 Perwakilan pokmas Disabilitas (Ketua dan Sekertaris), 28 Perwakilan Pokmas Lansia, 3 Perwakilan BKMM dan 2 Perwakilan Forum Kesra Kecamatan.
Agenda dalam rapat koordinasi bantuan sosial permakanan lansia dan penyandang disabilitas yang pertama yakni Overview makanan yang disalurkan di awal tahun 2024. Terdapat 6 kecamatan yang memiliki dapur lebih dari 1 dan tiap pokmas melakukan monitoring ke Penerima Manfaat secara berkala.
Hasil evalusi Permakanan lansia ini membuktikan bahwa ada menu lansia yang tidak sesuai dengan yang dilaporkan. seperti: Pokmas lansia Bungah, menu makanan sudah baik, permakanan lansia bagus buah pagi dan siang beda seperti Kecamatan Gresik, Kecamatan Wringinanom. Untuk permakanan disabilitas, Ada beberapa dapur pokmas yang dapat dijadikan pilot untuk ditiru dikarenakan dapurnya rapi, terdapat foto daftar penerima manfaat. Selain itu, Dapur Pokmas wilayah lainnya juga sudah tertata rapi. Poin positif dari pokmas permakanan disabilitas yakni memberikan buah yang bervariatif seperti belimbing, rambutan, pisang yang tentunya sesuai dengan kebutuhan disabilitas.
Diakhir rapat disampaikan oleh Ibu Kepala Dinas Sosial bahwasanya agenda rapat koordinasi bansos permakanan yakni pokmas dapat dijadikan bahan refleksi dan evaluasi untuk kedepannya agar pokmas selaku pelaksana dapat memberikan dan menyalurkan bantuan yang sesuai dengan SOP atau kondisi ideal yang tertuang dalam juknis. Hal lainnya yang disampaikan terkait progress penginputan Kartu Penyandang disabilitas (KPD) serta jumlah penerima manfaat bulan maret yang turun drastic dikarena penyesuain kouta dari pusat yakni Kementerian Sosial.
